Halaman
21Bab 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah dan Kebijakan AnggaranTidak berbeda dengan sebuah rumah tangga, negara juga mempunyaiberbagai pengeluaran untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan rutinpemerintah dan pembangunan. Untuk membiayai keperluan tersebut, negaramemerlukan dana. Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber. Coba kalianperhatikan pembangunan jalan raya, gedung, sekolah, waduk, dan lain-lain.Semuanya itu memerlukan dana yang tidak sedikit. Karena dana yang dibutuh-kan pemerintah sangat besar, maka program-program yang akan dilakukanatau dijalankan pemerintah harus direncanakan secara tepat dan matang.Gambar 2.1 Pembangunan jalan raya danjembatan termasukpengeluaran negara.Sumber: Dokumen penerbitANGGANGGANGGANGGANGGARAN PENDARAN PENDARAN PENDARAN PENDARAN PENDAPAPAPAPAPAAAAATTTTTANANANANANDDDDDAN BELANJAN BELANJAN BELANJAN BELANJAN BELANJA PEMERINTA PEMERINTA PEMERINTA PEMERINTA PEMERINTAHAHAHAHAHDDDDDAN KEBIJAN KEBIJAN KEBIJAN KEBIJAN KEBIJAKAN ANGGAKAN ANGGAKAN ANGGAKAN ANGGAKAN ANGGARANARANARANARANARANBerpikir Sejenak1. Pernahkah kalian mencatat pendapatan danpengeluaran kalian? Apa tujuan kalian melakukanhal itu? ....................................................................2. Bagaimana cara kalian mencatat pendapatan danpengeluaran tersebut? ..........................................3. Apakah negara juga mempunyai pendapatan danpengeluaran? .........................................................4. Untuk apakah semua pendapatan negara tersebutdigunakan?.............................................................5. Darimanakah sumber pendapatan tersebut di-peroleh? ..................................................................22222
22Ekonomi XI untuk SMA/MAA. Arti, Tujuan, dan Fungsi APBN1. Pengertian APBN dan APBDAPBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaraadalah daftar mengenai penerimaan dan pengeluaran negarauntuk jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Namunsebelum menyusun APBN terlebih dahulu disusun perencanaanmengenai pengeluaran dan pemasukan uang negara, yangdisebut Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(RAPBN). RAPBN disusun pemerintah untuk satu tahun yangakan datang. Apabila RAPBN disahkan maka APBN mulaidiberlakukan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desemberpada tahun anggaran yang dimaksud.Seperti halnya pemerintah pusat, pemerintah daerah baik pemerintahdaerah tingkat I (provinsi) maupun pemerintah daerah tingkat II (kotamadya/kabupaten)juga menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD). APBD merupakan daftar mengenai penerimaan dan pengeluarandaerah untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Sebelum menyusunAPBD terlebih dahulu juga disusun Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah(RAPBD). Apabila RAPBD disetujui maka selanjutnya disahkan menjadiAPBD. Periode berlakunya APBD dari tanggal 1 Januari sampai 31Desember pada tahun anggaran yang dimaksud.2. Tujuan APBN dan APBDTujuan APBN atau APBD adalah sebagai pedoman penerimaan danpengeluaran negara untuk daerah dalam melaksanakan kegiatan atau program-program pembangunan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomidan selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.3. Fungsi APBN atau APBDAPBN atau APBD dilaksanakan berdasarkan kepercayaan bahwasektor ekonomi pemerintah sangat dibutuhkan untuk pelaksanaanpembangunan yang bertujuan untuk memenuhi pertumbuhan, pemerataan,kesejahteraan, dan stabilisasi. Dengan demikian dapat didefinisikan beberapafungsi APBN berikut ini.a. Fungsi Alokasi (Allocation)Fungsi alokasi adalah fungsi penyediaan barang publik (public goodprovision). Dalam APBN dijelaskan bahwa sumber pendapatan negarayang paling besar berasal dari pajak. Penghasilan dari pajak yang diterimadialokasikan ke berbagai sektor pembangunan. Dengan pedoman APBN,pendapatan yang bersumber dari pajak dapat digunakan untuk membangunsarana umum, misalnya: fasilitas kesehatan, pendidikan, jembatan, jalan, dansarana umum lainnya, yang diharapkan dapat menghasilkan dampak ataueksternalitas yang menguntungkan. Eksternalitas ini akan meningkatkankegiatan investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi.RAPBN sebelumdisahkan menjadiAPBN terlebih dahuludiajukan ke DPR untukdibahas.
23Bab 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah dan Kebijakan Anggaranb. Fungsi Distribusi Pendapatan (Income Distribution)Fungsi distribusi pendapatan adalahfungsi APBN dalam rangka memperbaikidistribusi pendapatan. Kalian bisa meng-amati pos-pos penerimaan dan pengeluar-an APBN. Salah satu pos pengeluaranpemerintah adalah subsidi. Misalnya:subsidi pendidikan (dengan adanya BOSatau biaya operasional sekolah), subsidiBBM, subsidi listrik, dan sebagainya. Ada-pun salah satu pos penerimaan negaraberasal dari pajak yang dipungut dari wajibpajak. Dengan demikian instrumen utamayang digunakan adalah pajak dan subsidi.c. Fungsi Stabilisasi (Stabilization)Fungsi APBN ini bersifat kondisional artinya sesuai dengan kondisiperekonomian yang dihadapi. Pada saat kondisi resesi sebaiknya pemerintahmenempuh politik anggaran defisit (deficit budget) untuk mendorong sisipermintaan. Anggaran defisit berarti pengeluaran pemerintah lebih besardari penerimaan. Sedangkan dalam kondisi ekonomi membaik (recovery)ditempuh anggaran surplus, yang berarti pos penerimaan lebih besar daripengeluaran. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan laju inflasi. Pilihan lainadalah anggaran berimbang (balance budget), artinya penerimaanpemerintah sama dengan pengeluarannya.Sumber: Jawa Pos, 30 Mei 2006Gambar 2.2 Pemberian BLT untuk keluarga miskin (Gakin) olehpemerintah.B. Mekanisme Penyusunan APBN dan APBD1. Penyusunan APBNKeputusan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalamundang-undang meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaranpemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam prosespenyusunan dan penetapan anggaran pengintegrasian sistem akuntabilitas,penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangkamenengah dalam penyusunan anggaran.Mekanisme pembahasan APBN diawali dengan penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro oleh pemerintahkepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam tenggang waktu selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Selanjutnya pemerintahdan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro danpokok-pokok kebijakan fiskal tersebut dalam pembicaraan pendahuluan.
24Ekonomi XI untuk SMA/MABerdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal,pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umumdan prioritas anggota untuk dijadikan acuan penyusunan usulan anggaran.Dalam rangka penyusunan rancanganAPBN, menteri/pimpinan lembaga selakupengguna anggaran/pengguna barang menyusunrencana kerja dan anggaran kementerian negara(lembaga). Rencana kerja dan anggaran disusunberdasarkan prestasi kerja yang akan dicapaidisertai dengan perkiraan belanja untuk tahunberikutnya setelah tahun anggaran yang sedangdisusun. Rencana kerja dan anggaran dimaksudselanjutnya disampaikan kepada DewanPerwakilan Rakyat untuk dibahas dalampembicaraan pendahuluan rancangan undang-undang tentang APBN.Selanjutnya pemerintah mengajukanrancangan undang-undang tentang APBN,disertai nota keuangan dan dokumen-dokumenpendukungnya kepada Dewan PerwakilanRakyat pada bulan Agustus. Pembahasan Rancangan Undang-undangtentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatursusunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pembahasandimaksud Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yangmengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalamrancangan Undang-Undang tentang APBN. Pengambilan keputusan olehDewan Perwakilan Rakyat mengenai Rancangan UU tentang APBNdilakukan selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran yangbersangkutan dilaksanakan. APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampaidengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. ApabilaDewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui RUU tersebut, pemerintah dapatmelakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahunanggaran sebelumnya.Dengan demikian secara singkat tahapan dalam proses perencanaandan penyusunan APBN dapat dijelaskan sebagai berikut:a. Tahap PendahuluanTahap ini diawali dengan persiapan rancangan APBN oleh pemerintah,antara lain meliputi penentuan asumsi dasar APBN, perkiraan penerimaandan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget exercise.Padatahapan ini juga diadakan rapat komisi antara masing-masing komisi denganmitra kerjanya (departemen/lembaga teknis). Tahapan ini diakhiri denganproses finalisasi penyusunan RAPBN oleh pemerintah.Sumber: Ensiklopedi Umum untuk Pelajar Jilid 3,2005Gambar 2.3 Rencana kerja dan anggaran yang telah disusundisampaikan kepada DPR untuk mendapatkanpersetujuan.
25Bab 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah dan Kebijakan Anggaranb. Tahap Pengajuan, Pembahasan, dan Penetapan APBNTahapan dimulai dengan pidato presiden sebagai pengantar RUU APBNdan Nota Keuangan. Selanjutnya akan dilakukan pembahasan baik antaramenteri keuangan dan Panitia Anggaran DPR, maupun antara komisi-komisidengan departemen/lembaga terkait.Hasil dari pembahasan ini adalah UU APBN, yang di dalamnya memuatsatuan anggaran (dulu satuan 3, sekarang analog dengan anggaran satuankerja di departemen dan lembaga) sebagai bagian tak terpisahkan dari undang-undang tersebut.Satuan anggaran adalah dokumen anggaran yang menetapkan alokasidana per departemen/lembaga, sektor, subsektor, program, dan proyek/kegiatan.Untuk membiayai tugas umum pemerintah dan pembangunan, departemen/lembaga mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga(RKAKL) kepada Depkeu dan Bappenas untuk kemudian dibahas menjadiDaftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan diversifikasi sebelum prosespembayaran. Proses ini harus diselesaikan dari Oktober hingga Desember.Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa keputusan presiden(kepres) sebagai Pedoman Pelaksanaan APBN. Dalam melaksanakanpembayaran, kepala kantor/pemimpin proyek di masing-masing kementeriandan lembaga mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada KantorWilayah Perbendaharaan Negara (KPPN).c. Tahap Pengawasan APBNFungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan olehpengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Sebelumtahun anggaran berakhir sekitar bulan November, pemerintah dalam hal iniMenkeu membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN danmelaporkannya dalam bentuk Rancangan Perhitungan Anggaran Negara(RUU PAN), yang paling lambat lima belas bulan setelah berakhirnyapelaksanaan APBN tahun anggaran yang bersangkutan.Laporan ini disusun atas dasar realisasi yang telah diaudit oleh BadanPemeriksa Keuangan (BPK). Apabila hasil pemeriksaan perhitungan danpertanggungjawaban pelaksanaan yang dituangkan dalam RUU PAN disetujuioleh BPK, maka RUU PAN tersebut diajukan ke DPR guna mendapatpengesahan oleh DPR menjadi UU Perhitungan Anggaran Negara (UUPAN) tahun anggaran berkenaan.2. Penyusunan APBDSementara itu, di tingkat Pemerintah Daerah mekanisme pembahasanAPBD diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD kepada DPRDselambat-lambatnya pertengahan Juni. Selanjutnya DPRD membahaskebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah tersebut dalampembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBDyang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRDmembahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuanbagi setiap satuan kerja perangkat daerah.
26Ekonomi XI untuk SMA/MADalam rangka penyusunan RAPBD, kepala satuan kerja perangkatdaerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaransatuan kerja perangkat daerah. Rencana kerja satuan kerja perangkat daerahdisusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.Rencana kerja dan anggaran dimaksud disertai dengan prakiraan belanja.Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabatpengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan PeraturanDaerah tentang APBD tahun berikutnya.Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentangAPBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepadaDPRD pada minggu pertama bulan Oktober. Pembahasan RancanganPeraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undangyang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. Dalam pembahasan tersebutDPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlahpenerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentangAPBD. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan PeraturanDaerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelumtahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBD yangdisetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi,program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujuiRancangan Peraturan Daerah tersebut, untuk membiayaikeperluan setiap bulan pemerintah daerah dapat melaksanakanpengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahunanggaran sebelumnya.3. Pelaksanaan APBN dan APBDSetelah APBN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang,pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan presidensebagai pedoman bagi kementerian negara/lembaga dalampelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan presidentersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci di dalamUU APBN, seperti alokasi anggaran untuk kantor pusat dan kantordaerah kementerian negara/lembaga, pembayaran gaji dalambelanja pegawai, dan pembayaran untuk tunggakan yang menjadibeban kementerian negara/lembaga. Selain itu, penuangandimaksud meliputi pula alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota dan alokasi subsidi sesuai dengan keperluanperusahaan/badan yang menerima.Untuk memberikan informasi mengenai perkembanganpelaksanaan APBN/APBD, pemerintah pusat/pemerintah daerahperlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepadaDPR/DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan.Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut menjadi bahanevaluasi pelaksanaan APBN/APBD semester pertama danpenyesuaian/perubahan APBN/APBD pada semester berikutnya.Susunlah anggaranbelanja untuk kegiatandan kepentingan sekolahkalian selama satu bulan.Klasifikasikan besaranggaran berdasarkankepentingan dari yangkecil sampai yang besar.Setelah itu, ajukananggaran yang telahkalian susun tersebutpada orang tua kalian.Berikan alasan dantujuan dari anggaranyang kalian susuntersebut. Bagaimanakahtanggapan orang tuakalian dengan anggaranyang telah kalian susundan ajukan? Setuju atautidakkah orang tua kalianmengabulkan anggarankalian tersebut?Mengapa? Berikanalasannya! (Jawabansetiap siswa dapat ber-beda-beda). Hasilnyapresentasikan di depankelas!
27Bab 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah dan Kebijakan AnggaranKetentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangkapelaksanaan APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam undang-undang yangmengatur perbendaharaan negara mengingat lebih banyak menyangkuthubungan administratif antarkementerian negara/lembaga di lingkunganpemerintah.C. Sumber-Sumber Pendapatan NegaraPendapatan yang diperoleh negara berasal dari dalam negeri ataupunluar negeri. Pendapatan pemerintah tersebut sangat berpengaruh bagikeberhasilan proses pembangunan nasional. Berikut ini sumber-sumberpendapatan pemerintah.1. Penerimaan Dalam NegeriPenerimaan pemerintah dari dalam negeri berasal dari minyakbumi dan gas alam (migas) dan nonmigas. Penerimaan dari sektortersebut digunakan pemerintah untuk menutup pengeluaran rutinpemerintah. Penerimaan pemerintahan dari sektor nonmigas terdiriatas pajak dan nonpajak. Penerimaan pajak berasal dari PajakPenghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atasBarang Mewah, PBB, Pajak Ekspor, Bea Masuk dan Cukai.Adapun penerimaan bukan pajak terdiri atas barang sitaan,pinjaman, sumbangan ataupun dari percetakan uang.2. Penerimaan Luar NegeriSumber pendapatannegara berasal daridalam negeri dan dariluar negeri.Sumber: Encarta Encyclopedia, 2006Gambar 2.4 Bank dunia salah satu lembaga keuangan dunia yangtelah memberi bantuan ke Indonesia.Untuk membiayai proses pembangunannasional, pemerintah tidak bisa mengandalkanpada satu sumber pendapatan yaitu dari dalamnegeri saja. Namun juga membutuhkan bantuandari masyarakat luar negeri. Bantuan dari luarnegeri ini digunakan untuk membiayai belanjapembangunan. Penerimaan yang berasal dariluar negeri terdiri atas pinjaman program danpinjaman proyek. Pinjaman tersebut dapatberasal dari negara donor atau lembagakeuangan internasional. Lembaga yang telahmemberi bantuan keuangan ke Indonesiaantara lain:a.ADB (Asean Development Bank)b.IMF (International Monetary Fund)c.Bank Dunia (World Bank)Secara umum bentuk struktur penerimaan APBN sebagai berikut:(1) Penerimaan dalam negeri yang terdiri atas:(1.1) Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam(1.2) Penerimaan Perpajakan
28Ekonomi XI untuk SMA/MA(1.2.1) Pajak Penghasilan (PPh)(1.2.2) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)(1.2.3) Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan (PBB-BPHTB)(1.2.4) Cukai (cukai tembakau, cukai minuman etil alkohol)(1.2.5) Bea masuk (pajak atas impor)(1.2.6) Pajak lainnya(1.2.7) Pajak ekspor(2) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan laba bersih minyak(3) Penerimaan Pembangunan(3.1) Pinjaman Program(3.2) Pinjaman ProyekD. Pengeluaran NegaraPengeluaran negara dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitupengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.1. Pengeluaran RutinPengeluaran rutin merupakan pengeluaran negara untuk menyeleng-garakan pemerintahan dan bersifat rutin. Pengeluaran rutin pemerintahterdiri atas:a .Belanja pegawai, yaitu pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai negeri,gaji pensiunan, tunjangan, biaya perjalanan pegawai, dan sebagainya.b.Belanja barang, yaitu pengeluaran pemerintah untuk membeli peralatanatau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan. Belanjabarang terdiri atas belanja barang dalam negeri dan belanja barang luarnegeri.c.Belanja rutin daerah, yaitu pengeluaran untuk membiayai gaji pegawaidaerah.d.Bunga dan cicilan utang, yaitu pengeluaran untukmembayar bunga dan cicilan dari pinjaman pokok.e.Subsidi, yaitu pengeluaran negara untuksubsidi BBM dan nonBBM.2. Pengeluaran PembangunanPengeluaran pembangunan yaitu pengeluarannegara untuk membiayai pembangunan. Penge-luaran pembangunan terdiri atas pembangunan fisikdan nonfisik. Pembangunan fisik, misalnyapembangunan jembatan, jalan raya, gedung sekolah,rumah sakit pemerintah, dan lain-lain. Sedangkanpembangunan nonfisik berupa biaya untuk pe-latihan-pelatihan pegawai negeri.Sumber: Dokumen penerbitGambar 2.5 Pembangunan jembatan merupakan pengeluarandalam bentuk fisik.
29Bab 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah dan Kebijakan AnggaranSecara umum bentuk struktur penerimaan APBN sebagai berikut.(1)Pengeluaran rutin:(1.1) Belanja pegawai(1.1.1) Gaji/pensiun(1.1.2) Tunjangan beras(1.1.3) Uang makan/lauk-pauk(1.1.4) Lain-lain belanja pegawai dalam negeri(1.1.5) Belanja pegawai luar negeri(1.2) Belanja barang(1.2.1) Belanja barang dalam negeri(1.2.2) Belanja barang luar negeri(1.3) Belanja rutin daerah(1.3.1) Belanja pegawai(1.3.2) Belanja non pegawai(1.4) Bunga dan cicilan utang(1.4.1) Utang dalam negeri(1.4.2) Utang luar negeri(1.5) Pengeluaran rutin lainnya(1.5.1) Subsidi BBM(1.5.2)lain - lain(2)Pengeluaran pembangunan(2.1) Pembiayaan rupiah:a. Tabungan pemerintahb. Pinjaman program(2.2) Pembiayaan proyekApa yang dapat kalianlakukan untuk mem-bantu meningkatkanpendapatan negara?Apakah kamu pernahmerasa menerimasubsidi dari pemerintah?Kalau iya dalam bentukapa?Coba kalian perhatikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah yangtertuang dalam APBN berikut ini.Tabel 2.1 APBN Tahun 2005 - 2006(triliun rupiah)naiarU500260022P-NBPABDP%NBPARNBPABDP%.1habiHnadarageNnatapadneP2,6156,914,9352,5269,02nakajaprepnaamireneP-6,7433,311,2043,6147,31kajapnakubnaamireneP-4,1611,66,2313,5028,6habiH-2,73,07,46,31,0.2arageNajnaleB4,2456,022,9557,7464,12tasuphatniremepajnaleB-8,2939,411,5736,7241,41gnatuagnubnarayabmeP*2,952,25,376,675,2idisbuS*9,1216,49,085,976,2
30Ekonomi XI untuk SMA/MASumber: APBN Badan NK 2005 - 2006Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan baik dari sisipenerimaan maupun pengeluaran dari tahun 2005 ke tahun 2006. Penerimaanyang cukup berasal dari sektor pajak. Pada sisi pengeluaran atau belanja negara,semua sektor mengalami peningkatan, kecuali subsidi dan dana otonomi khusus.Pengurangan subsidi sangat berdampak nyata pada pos pengeluaran yangtelah dilakukan pemerintah yaitu pengurangan subsidi BBM. Kenaikan hargaBBM yang tinggi menyebabkan subsidi berkurang banyak.Sumber: Dokumen penerbitGambar 2.6 Pajak reklame merupakan salah satucontoh pendapatan asli daerahsetempat.E. Sumber Pendapatan dan Pengeluaran Daerah1. Penerimaan DaerahPendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekeningkas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, dan merupakan hak daerahdalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah dirincimenurut urusan pemerintahan, organisasi, kelompok, jenisobjek, dan rincian objek pendapatan.Kelompok pendapatan daerah terdiri atas:a.Kelompok pendapatan asli daerah, terdiri atas pajakdaerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaandaerah yang dipisahkan, dan lain- lain pendapatan daerahlainnya yang sah.b.Kelompok dana perimbangan, terdiri atas dana bagi hasil,dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.c.Kelompok lain pendapatan daerah yang sah, dapatbersumber dari:1)hibah, yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintahkabupaten/kota di wilayah provinsi, kabupaten/kotadi luar wilayah provinsi, pemerintah provinsi atauprovinsi lainnya, perusahaan daerah/BUMD, per-usahaan negara/BUMN atau dari masyarakat;2) dana darurat dari pemerintah dalam rangkapenanggulangan korban akibat bencana alam;hareadajnaleB-6,9417,52,4811,0223,7nagnabmirepanaD*3,2414,51,1816,6122,7susuhkimonotoanaD*2,73,01,35,31,0.3remirPnagnabmieseK1,333,17,352,458,1.4mumUnagnabmieseK)2,62()0,1()8,91()4,22()7,0(.5naayaibmeP2,620,18,914,227,0iregenmalaD-9,032,13,059,057,1iregenrauL-)7,4()2,0()5,03()5,82()0,1(
31Bab 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah dan Kebijakan AnggaranStruktur APBD===========================================================*PendapatanRp ......*Belanja–Belanja tidak langsungRp ......–Belanja langsungRp ...... (+)Rp ...... (-)Surplus/DefisitRp ......*Pembiayaana. PenerimaanRp ......b. PengeluaranRp ...... (-)Pembiayaan nettoRp ...... (-)SILPA tahun berjalanRp ......Keterangan:SILPA : Selisih lebih perhitunganBuatlah kelompok yangterdiri atas 1 – 5 orangkemudian carilahinformasi melalui mediamassa mengenai kasuspenyimpangan APBD.Selanjutnya, lakukankegiatan berikut ini.-Identifikasikanlahpermasalahan yangmenimbulkan kasuspenyimpangantersebut.-Anggaplahkelompok kaliananggota komisiDPRD. Langkahpenyelesaian apayang akan kaliantempuh untukmenangani kasustersebut?Hasil tanggap kasustersebut, presentasikandi depan kelas!3) dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota dan dari pemerintah daerah lainnya;4) dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yangditetapkan oleh pemerintah; dan5) bantuan keuangan.2. Pengeluaran DaerahBelanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pe-laksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganprovinsi dan kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, urusanpilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidangtertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintahdaerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.Sumber: Dokumen penerbitGambar 2.7 Gaji pegawai daerah diambilkan dari APBD.Adapun penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah tercermindalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu:
32Ekonomi XI untuk SMA/MAPerhatikanlah contoh laporan APBD pemerintah kota Yogyakarta dibawah ini.PendapatanPendapatan Asli DaerahPajak Daerah Rp43,365,000,000.00Rp46,106,723,374.00Rp2,741,723,374.00Retribusi DaerahRp23,122,648,000.00Rp22,797,438,571.50Rp(325,209,428.50)Hasil Perusahaan Milik Daerah danHasil Pengelolaan Kekayaan Daerahyang dipisahkanRp6,651,516,000.00Rp6,651,534,800.72Rp18,800.72Lain-lain Pendapatan Asli DaerahRp11,196,188,000.00Rp13,640,720,038.48Rp2,444,532,038.48Jumlah Pendapatan Asli DaerahRp84,335,352,000.00Rp89,196,416,784.70Rp4,861,064,784.70DANA PERIMBANGANBagi Hasil Pajak dan Bukan PajakRp32,791,705,000.00Rp39,446,429,477.00Rp6,654,724,477.00Dana Alokasi UmumRp 201,231,000,000.00Rp 201,231,000,000.00Rp-Dana Alokasi KhususRp6,600,000,000.00Rp6,600,000,000.00Rp-Bagi Hasil Pajak dan BantuanRp27,725,000,000.00Rp41,980,191,284.54Rp14,255,191,284.54Keuangan dari PropinsiJumlah Dana PerimbanganRp 268,347,705,000.00Rp 289,257,620,761.54Rp20,909,915,761.54LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAHBantuan Dana Kontijensi/Rp-Rp -Penyeimbang dari PemerintahDana penyesuain Ad HocRp11,943,000,000.00Rp11,943,000,000.00Rp -HibahRp3,600,000,000.00Rp1,489,864,500.00Rp(2,110,135,500.00)Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang SahRp15,543,000,000.00Rp 13,432,864,500.00Rp (2,110,135,500.00)JUMLAH PENDAPATAN:Rp368,226,057,000.00Rp 391,886,902,046.24Rp23,660,845,046.24BELANJABELANJA APARATUR DAERAHBelanja Administrasi UmumRp31,216,908,010.00Rp28,980,600,331.82Rp(2,236,307,678.18)Belanja Operasi & PemeliharaanRp23,553,179,103.00Rp20,844,064,912.00Rp(2,709,114,191.00)Belanja ModalRp16,005,049,200.00Rp14,566,259,826.00Rp(1,438,789,374.00)Jumlah Belanja Aparatur DaerahRp70,775,136,313.00Rp64,390,925,069.82Rp(6,384,211,243.18)BELANJA PELAYANAN PUBLIKBelanja Administrasi UmumRp206,850,889,421.00Rp 188,968,325,856.00Rp(17,882,563,565.00)Belanja Operasi & PemeliharaanRp46,963,795,025.00Rp43,301,882,300.00Rp(3,661,912,725.00)Belanja ModalRp61,189,780,925.00Rp55,621,387,991.93Rp(5,568,392,933.07)Sub JumlahRp379,874,870,591.00Rp 334,853,680,300.63Rp (45,021,190,290.37)Belanja Bagi Hasil danBantuan KeuanganRp47,870,405,220.00Rp45,118,547,802.70Rp(2,751,857,417.30)Belanja Tidak TersangkaRp17,000,000,000.00Rp1,843,536,350.00Rp (15,156,463,650.00)Jumlah Belanja Pelayanan PublikRp444,745,275,811.00Rp 381,815,764,453.33Rp (62,929,511,357.67)JUMLAH BELANJA:Rp 450,650,006,904.00Rp 399,244,605,370.45Rp(51,405,401,533.55)SURPLUS/ DEFISITRp(82,423,949,904.00)Rp(7,357,703,324.21)Rp75,066,246,579.79Tabel 2.2 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahPemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2005(Audited)UraianAnggaran(Rp)Realisasi(Rp)Selisih antaraAnggaran danRealisasi
33Bab 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah dan Kebijakan AnggaranPEMBIAYAANPenerimaan DaerahSisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun LaluRp72,622,268,370.00Rp73,659,073,376.51Rp1,036,805,006.51Transfer dari Dana CadanganRp19,036,041,445.00Rp19,036,041,445.00Rp-Penerimaan Pinjaman dan ObligasiRp-Rp-Hasil Penjualan Aset DaerahYang DipisahkanRp-Rp-HibahRp -Rp-Jumlah Penerimaan DaerahRp91,658,309,815.00Rp92,695,114,821.51Rp1,036,805,006.51Pengeluaran DaerahTransfer Ke Dana CadanganRp-Rp-Penyertaan ModalRp6,446,042,500.00Rp6,446,041,672.80Rp(827.20)Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh TempoRp1,032,600,000.00Rp1,032,398,926.35Rp(201,073.65)Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun 2005Rp880,717,411.00Rp76,983,970,898.15Rp76,103,253,487.15RpPemberian Piutang DaerahRp875,000,000.00Rp875,000,000.00Rp -Jumlah Pengeluaran DaerahRp9,234,359,911.00Rp85,337,411,497.30Rp76,103,051,586.30SURPLUS/ DEFISITRp82,423,949,904.00Rp7,357,703,324.21Rp (75,066,246,579.79)Sumber: www. yogyakarta.go.idDari contoh di atas dapat disimpulkan jenis pengeluaran daerah padadasarnya terdiri atas:a. Belanja DaerahBelanja daerah ini terdiri atas belanja aparatur daerah, belanja pelayananpublik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak tersangka.1) Belanja Aparatur DaerahBelanja aparatur daerah terdiri atas:a) Belanja administrasi umum; terdiri atas belanja pegawai, belanja barangdan jasa, dan belanja perjalanan dinas.b) Belanja operasi dan pemeliharaan; terdiri atas belanja pegawai, belanjabarang dan jasa, belanja perjalanan dinas, dan belanja pemeliharaan.c) Belanja modal; adalah belanja yang dikeluarkan untuk membeli modalseperti tanah, mobil, atau alat-alat lainnya.2) Belanja Pelayanan PublikBelanja pelayanan publik terdiri atas belanja administrasi umum, belanjaoperasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.3) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan KeuanganBelanja bagi hasil terdiri atas bagi hasil pajak ke desa/kelurahan, bagihasil pajak retribusi ke desa/kelurahan, dan belanja bagi hasil pendapatanlainnya ke desa/kelurahan.4) Belanja Tidak TersangkaBelanja tidak tersangka merupakan pengeluaran yang tidak diperkirakansebelumnya selama tahun anggaran.
34Ekonomi XI untuk SMA/MAb. Pengeluaran PembiayaanPengeluaran pembiayaan ini terdiri atas:1) Pembayaran pinjaman yang jatuh tempo.2) Penyertaan modal pemerintah.3) Pemberian pinjaman daerah.F. Kebijakan AnggaranSetiap negara tidak akan lepas dari masalah ekonomi. Untukitu perlu peran pemerintah guna mengatasi masalah-masalahtersebut dengan menetapkan suatu kebijakan. Kebijakan yangsesuai untuk penyesuaian penerimaan dan pengeluaran negaraadalah kebijakan anggaran (fiskal).Dengan demikian kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomipemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian kekondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara menyesuaikanpenerimaan dan pengeluaran pemerintah. Tujuan ditetapkannyakebijakan fiskal adalah untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat, mengerem laju investasi, melaksanakan programtransmigrasi untuk keluarga miskin. Program ini dimaksudkan untuk me-ningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan disediakannya rumahdan lahan garapan.Pada dasarnya yang dimaksud penerimaan negara adalah pajak-pajakdan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalamnegeri, yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dengan demikianhibah dari negara donor serta pinjaman luar negeri tidak termasuk dalampenerimaan negara. Adapun yang dimaksud pengeluaran negara adalah semuapengeluaran untuk operasi pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek disektor negara maupun badan usaha milik negara.Perubahan pokok kebijakan fiskal nasional meliputi dana perimbangan,defisit anggaran, pinjaman, pendanaan kewenangan dalam kerangkadesentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan serta sistem informasikeuangan daerah. Prinsip kebijakan perimbangan keuangan meliputi:1.Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakansubsistem keuangan negara dan sekaligus sebagai implikasi pembagiankewenangan dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.2.Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalamrangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugasoleh pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memerhatikanstabilitas dan keseimbangan fiskal.3.Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerahmerupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaanpenyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pem-bantuan.Carilah kebijakan fiskallainnya yang pernahdijalankan olehpemerintah Indonesiadi buku literatur ataureferensi lainnya danjelaskan tujuan dariprogram tersebut!
35Bab 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah dan Kebijakan AnggaranDana perimbangan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antarapemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antardaerah atau membantukebutuhan-kebutuhan khusus daerah tertentu, yang meliputi: dana bagi hasil,dana alokasi umum, dan dana alokasi khususPemerintah menyelenggarakan Sistem Informasi Keuangan Daerahdengan tujuan berikut ini.1.Perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional.2.Penyajian laporan dan informasi keuangan daerah secara nasional.3.Perumusan kebijakan keuangan daerah, seperti dana perimbangan,pinjaman, dan pengendalian defisit anggaran.4.Pemantauan dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugaspembantuan, pinjaman daerah, dan defisit anggaran daerah.Setiap daerah wajib menyampaikan informasi yang akurat dan dapatdipertanggungjawabkan yang berkaitan dengan keuangan daerah kepadapemerintah. Daerah yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka pemerintahpusat dapat melakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.Berikut ini contoh beberapa kebijakan fiskal yang pernah dilakukan olehpemerintah.1.Keringanan bea masuk gula dengan dasar hukum PMK No.86/PMK010/2005 dengan spesifikasi tarif Raw sugar yang semula Rp550,00/kgmenjadi Rp250,00/kg; gula putih Rp790,00/kg menjadi Rp530,00/kg; dangula Rafinasi Rp790,00/kg menjadi Rp530,00/kg.2.Kebijakan tentang penghasilan tidak kenal pajak yang dinaikkan 10%pada awal Januari yang tertuang dalam PP/UU APBN 2006 (pajakditanggung pemerintah).3.Kebijakan tarif pajak mobil kendaraan umum yang diberlakukan mulaiNovember 2005 tertuang dalam Permendagri No.16/2005 tentangPenghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBM KB 2005.APBN Tekor Rp13,23 TPenyerapan belanja barang dan modal pemerintah hingga triwulan III2006 masih belum lancar. Belanja barang baru terserap 46,89 persen atauRp24,219 triliun (40,95%). Penyerapan tersebut masih jauh dibandingpembayaran bunga utang yang sudah 71,91% atau senilai Rp55,10 triliun.Lantas untuk belanja pegawai Rp55,12 triliun (69%), subsidi Rp41,4triliun (51,88%), bantuan sosial Rp21,36 triliun (58,55%), dan belanja lain-lain Rp21,36 triliun (58,55%). “Total belanja pemerintah pusat mencapaiRp244,83 triliun atau 57,26% target,” kata Dirjen Perbendaharaan DepkeuMulia P. Nasution di Jakarta kemarin.
36Ekonomi XI untuk SMA/MADia menyatakan, proses penyerapan masih tersendat di kementrian/ lembaga.“Tetapi, diharapkan pada triwulan IV mereka (kementrian/ lembaga) selesaikansemua. Dengan begitu, yang bisa terserap akan lebih baik,” kata Mulia.Kementrian/lembaga juga harus menyerap anggaran belanja tambahan(ABT) yang tahun ini mencapai Rp10,8 triliun. “Kementrian/lembaga yangmengajukan ABT harus mendasarkan pada perkiraan yang realistis,”katanya. Mulia berpendapat, kemampuan kementrian/lembaga berbeda-beda.Di sisi lain, defisit anggaran hingga 29 September mencapai Rp13,23triliun (959,01%). Mulia mengatakan, defisit tersebut bisa ditutup daripembiayaan. “Sebagaian besar ditutup dari penerbitan SUN. Nanti tinggalRp1 triliun yang dilelang pekan depan,” kata dia.Pembiayaan dari utang luar negeri masih mengandalkan pinjaman pro-gram dari Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia. “Sekarangsedang difinalisasi, sehingga sebelum pertengahan Desember bisa ditarik.jumlahnya lebih dari USD 1 miliar,” ujarnya.Dia merinci, realisasi pembiayaan hingga 29 September mencapaiRp21,58 triliun atau 96,22% target. Terdiri atas pembiayaan perbankan dalamnegeri Rp5,01 triliun (21,08%), dan nonperbankan dalam negeri Rp43,41triliun (55,69%). Lalu penarikan pinjaman luar negeri Rp8,57 triliun (24,43%)dan pembayaran pokok utang luar negeri Rp35,42 triliun (55,71%).Realisasi pendapatan negara mencapai Rp390,24 triliun atau 62,42%dari total target. Belanja negara Rp403,47 triliun atau 62,30% dari totalanggaran belanja. Penerimaan perpajakan Rp278,55 triliun atau 66,91% daritarget. Lalu penerimaan negara bukan pajak Rp110,70 tau 53,93%pendapatan dari target APBN. Pendapatan hibah baru Rp979,20 triliun atau26,96%.Di sisi lain, belanja pemerintah pusat Rp244,83 triliun atau 57,26% tar-get, sedangkan belanja daerah sudah 72,09% target atau Rp158,64 triliun.Rinciannya, dana perimbangan Rp157,10 triliun atau 72,49% target sertadana otonomi khusus dan penyesuaian Rp1,63 trliun atau 46,97%Sumber: Jawa Pos, 7 Oktober 2006Berdasarkan artikel di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!Apa yang menyebabkan penyerapan belanja barang dan modalpemerintah tidak berjalan lancar? Mengapa hal ini terjadi?Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk menanggulangi APBNyang tekor?Mengapa pemerintah masih mengandalkan pembiayaan dari utang luarnegeri? Bagaimana jika dikaitkan dengan asas penyusunan APBN yangmenyatakan kemandirian dalam meningkatkan sumber penerimaan dalamnegeri?
37Bab 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah dan Kebijakan Anggaran1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah daftarmengenai penerimaan dan pengeluaran negara untuk jangka waktutertentu biasanya satu tahun.2.Fungsi APBN meliputi fungsi alokasi, distribusi pendapatan danstabilisasi.3.Penerimaan pemerintah berasal baik dari dalam negeri maupun luarnegeri.4.APBD adalah daftar penerimaan dan pengeluaran daerah baikkabupaten maupun provinsi untuk jangka waktu tertentu.5.Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekeningkas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hakdaerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembalioleh daerah.6.Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakanpemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian kekondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubahpenerimaan dan pengeluaran pemerintah.keuangan negarakeuangan daerahAPBNAPBDkebijakan fiskalA. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!1.APBN dan APBD ditetapkan untuk jangka waktu ....a.satu tahund.empat tahunb.dua tahune.lima tahunc.tiga tahun2.RAPBN diajukan oleh pemerintah pusat dan disahkan oleh ....a.DPRDd.presidenb.BPKe.menteri keuanganc.DPR3.Fungsi APBN dalam menyediakan barang publik, merupakan fungsi ....a .alokasid.otonomib.distribusie.desentralisasic .stabilisasi
38Ekonomi XI untuk SMA/MA4.Fungsi APBN dalam menstabilkan kegiatan perekonomian termasuk fungsi ....a.dekonsentrasidstabilisasib.desentralisasie.alokasic .distribusi5.Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakatmiskin, merupakan fungsi APBN dalam ....a.alokasid.alokasi dan stabilisasib.distribusie.distribusi dan alokasic .stabilisasi6.Selisih antara jumlah anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah,disebut ....a.surplus atau defisit APBNb.surplus atau defisit APBDc.neraca pembayarand.belanja daerahe.penerimaan daerah7.Di bawah ini termasuk kelompok pendapatan asli daerah, kecuali ....a.pajak daerahb.retribusi daerahc.hasil pengelolaan kekayaan daerahd.pendapatan daerah lainnya yang sahe.pendapatan dana perimbangan8.Berikut ini yang termasuk instrumen kebijakan fiskal adalah ....a.pajak dan subsidib.pajak dan pinjaman pemerintahc.pajak dan pengeluaran pemerintahd.subsidi dan dana perimbangane.transfer pemerintah dan pinjaman pemerintah9.Di bawah ini yang termasuk fungsi kebijakan fiskal adalah ....a.menstabilkan kegiatan perekonomianb.mengatur jumlah uang yang beredarc.mengawasi kinerja pemerintah daerahd.menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran negarae.mengatur tingkat bunga10.Di bawah ini merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat kepadapemerintah daerah, yaitu ....a .dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khususb.dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana hibahc .dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan anggaran surplusd.dana subsidi, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasile .dana hibah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum
39Bab 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah dan Kebijakan Anggaran11.Pemberian subsidi pemerintah kepada masyarakat merupakan fungsi APBNdari sisi ....a .alokasib.distribusic .stabilisasid.otomatisasie.anggaran berimbang12.Kebijakan anggaran defisit, surplus, dan seimbang merupakan kebijakan APBNdalam bidang ....a .stabilisasib.distribusic .alokasid.berimbange.otomatisasi13.Kelompok di bawah ini termasuk belanja pegawai, kecuali ....a .gaji/pensiunb.tunjangan berasc.uang makan/lauk paukd.belanja pegawai luar negerie.subsidi sekolah14.Penerimaan pembangunan meliputi ....a.pinjaman programb.pinjaman proyekc.pinjaman danad.pinjaman program dan pinjaman proyeke.pinjaman dana dan pinjaman proyek15.Belanja rutin daerah meliputi ....a.belanja pegawai dan nonpegawaib.belanja pegawai dan belanja proyekc.belanja pembangunan dan belanja proyekd.subsidi dan transfere.hibah dan subsidiB. Jawablah dengan singkat dan tepat!1.Sebutkan sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat!2.Sebutkan berbagai jenis pengeluaran pemerintah pusat!3.Sebutkan sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah!4.Apakah yang dimaksud kebijakan fiskal dan instrumen apa yang digunakan?5.Bagaimana pengaruh kebijakan fiskal terhadap pembangunan?